Menyampaikan informasi dengan hati

Menjaga Kepercayaan di Tengah Pergantian Nahkoda Bank Indonesia

Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam sistem moneter. Nilainya tidak tercatat dalam cadangan devisa, tidak dihitung dalam Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi menentukan arah pergerakan nilai tukar, investasi, inflasi, hingga stabilitas sistem keuangan.

KOLOM

Budhi Hartanto

7/29/20264 min read

Nyaya.id -- Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam sistem moneter. Nilainya tidak tercatat dalam cadangan devisa, tidak dihitung dalam Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi menentukan arah pergerakan nilai tukar, investasi, inflasi, hingga stabilitas sistem keuangan. Ketika kepercayaan menguat, pasar bergerak dengan optimisme. Sebaliknya, ketika kepercayaan terganggu, gejolak dapat muncul bahkan sebelum indikator ekonomi menunjukkan perubahan yang berarti.

Dalam konteks itulah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) perlu dipahami. Pemerintah telah menerima pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa keputusan itu diambil karena alasan pribadi. Sesuai mekanisme yang berlaku, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditunjuk sebagai pelaksana tugas hingga proses penetapan gubernur definitif selesai.

Peristiwa ini bukan sekadar pergantian seorang pejabat negara. Bagi pelaku pasar, pergantian pimpinan bank sentral selalu menjadi momentum penting karena menyangkut kesinambungan kebijakan moneter, independensi kelembagaan, serta arah stabilitas ekonomi nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia berhasil membangun kredibilitas sebagai otoritas moneter yang relatif konsisten. Di tengah pandemi COVID-19, gejolak harga komoditas dunia, konflik geopolitik, hingga perubahan kebijakan suku bunga Amerika Serikat, BI mampu menjaga inflasi tetap terkendali, mengelola stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Bank Indonesia tidak semata terletak pada figur gubernurnya, tetapi pada tata kelola kelembagaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun demikian, dalam ekonomi modern, persepsi pasar sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta. Karena itu, setiap perubahan kepemimpinan bank sentral hampir selalu memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan berikutnya.

Pengalaman internasional memberikan pelajaran yang sangat jelas. Turki menjadi contoh yang paling sering dikutip. Pada Juli 2019 Presiden Recep Tayyip Erdoğan memberhentikan Gubernur Bank Sentral Murat Çetinkaya karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan suku bunga. Setelah itu terjadi beberapa kali pergantian gubernur dalam waktu singkat, termasuk penggantian Naci Ağbal pada Maret 2021 hanya beberapa bulan setelah menjabat.

Berbagai kajian IMF maupun analisis pasar mencatat bahwa periode tersebut diiringi pelemahan tajam nilai tukar lira, melonjaknya inflasi, meningkatnya premi risiko, serta menurunnya kepercayaan investor. Bagi banyak ekonom, kasus Turki menjadi contoh bahwa independensi bank sentral merupakan prasyarat utama bagi stabilitas moneter.

Pengalaman Berbeda

Sebaliknya, Inggris memberikan pengalaman yang berbeda. Pada Maret 2020, Mark Carney mengakhiri masa jabatannya dan digantikan Andrew Bailey sebagai Gubernur Bank of England. Meskipun pergantian berlangsung pada awal pandemi COVID-19, pasar tidak mempersepsikan adanya perubahan terhadap independensi bank sentral. Transisi berjalan sesuai jadwal, komunikasi kebijakan tetap terjaga, dan perhatian investor lebih tertuju pada respons pemerintah menghadapi pandemi daripada pergantian figur gubernur.

Hal yang hampir sama terjadi di Jepang. Pada April 2023 Kazuo Ueda menggantikan Haruhiko Kuroda yang telah memimpin Bank of Japan selama satu dekade. Pasar memang mencermati kemungkinan perubahan kebijakan moneter ultra-longgar Jepang, tetapi transisi berlangsung tertib. Yang dinilai investor adalah konsistensi arah kebijakan, bukan sekadar nama gubernurnya.

Ketiga pengalaman tersebut menyampaikan pesan yang sama: pasar lebih mempercayai institusi yang kuat daripada figur yang kuat.

Pelajaran itu sangat relevan bagi Indonesia. Tantangan utama saat ini bukan sekadar mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia, melainkan menjaga keyakinan bahwa independensi BI tetap terlindungi dan arah kebijakan moneternya tetap konsisten. Dalam kondisi ketidakpastian global, kredibilitas bank sentral menjadi salah satu faktor utama yang menentukan persepsi risiko suatu negara.

Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah strategis yang patut menjadi perhatian.

Pertama, proses penetapan Gubernur Bank Indonesia yang definitif perlu dilakukan secara cepat tanpa mengorbankan kualitas. Kepastian kepemimpinan akan membantu meredam ketidakpastian di pasar.

Kedua, proses tersebut harus mengedepankan prinsip meritokrasi. Indonesia memerlukan sosok yang memiliki integritas, kompetensi teknokratis, pengalaman di bidang moneter, serta kemampuan berkomunikasi dengan pelaku pasar domestik maupun internasional.

Ketiga, independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Independensi bukan berarti berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan moneter didasarkan pada analisis ekonomi dan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan tekanan politik jangka pendek.

Keempat, komunikasi publik perlu diperkuat. Dalam era pasar keuangan digital, kekosongan informasi hampir selalu diisi oleh spekulasi. Penjelasan yang cepat, terbuka, dan konsisten mengenai kesinambungan kebijakan akan jauh lebih efektif menjaga kepercayaan dibandingkan sekadar melakukan intervensi di pasar valuta asing.

Menjaga Inflasi

Temuan berbagai penelitian internasional juga memperkuat pandangan tersebut. Alex Cukierman dalam Central Bank Strategy, Credibility and Independence (1992) menegaskan bahwa kredibilitas bank sentral merupakan aset yang dibangun dalam waktu lama, tetapi dapat berkurang dalam waktu singkat apabila independensinya diragukan. Penelitian Alberto Alesina dan Lawrence Summers (1993) menunjukkan bahwa negara dengan bank sentral yang lebih independen cenderung mampu menjaga inflasi lebih rendah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, kajian IMF mengenai transisi kepemimpinan bank sentral menunjukkan bahwa pergantian yang dipersepsikan sarat kepentingan politik cenderung meningkatkan volatilitas ekonomi dan menurunkan kredibilitas kebijakan moneter.

Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk melewati momentum ini. Fundamental ekonomi relatif terjaga, sistem keuangan berada dalam kondisi yang sehat, dan kerangka koordinasi antarlembaga telah terbentuk dengan baik. Namun, modal tersebut harus dijaga melalui proses transisi yang kredibel, transparan, dan profesional.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukanlah kemampuan Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang sedang diuji adalah kualitas kelembagaan negara dalam menjaga kepercayaan publik. Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa banyak krisis bermula bukan karena habisnya cadangan devisa atau memburuknya indikator makroekonomi, melainkan karena hilangnya kepercayaan terhadap institusi.

Pergantian nahkoda merupakan bagian yang wajar dalam perjalanan sebuah institusi. Yang tidak boleh berubah adalah arah pelayaran. Bank Indonesia harus tetap menjadi jangkar stabilitas moneter, penjaga nilai rupiah, dan institusi yang dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku ekonomi global.

Kepercayaan adalah fondasi yang tidak terlihat, tetapi menopang seluruh bangunan ekonomi. Menjaganya berarti menjaga rupiah, menjaga stabilitas, dan pada akhirnya menjaga masa depan perekonomian Indonesia.

(Budhi Hartanto, ST., M.Si., mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.)